Misalnya, transaksi bisnis tidak lebih dari Rp 100 juta akan dikenakan biaya sebesar 2,5% dari nilai transaksi bisnis. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan, yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Hutang usaha adalah pengeluaran yang belum Anda bayarkan. Dari uraian tersebut di atas Terggugat III merasa selaku penyelenggara negara telah melakukan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif dalam mengantisipasi dampak semburan lumpur panas dan telah bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya dan telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak semburan lumpur. 83. Bahwa menurut Tergugat III tindakan-tindakan tersebut telah merupakan tindakan yang serius, tanggap, cepat dan efektif. Anda bisa memilih jasa pendirian dengan pelayanan cepat, tanggap, dan efisien. Biro jasa akan membantu mengurus semua dokumen, mulai dari Akta Pendirian hingga izin-izin tambahan seperti SBU dan IUJPTL. 14/2007 disebutkan bahwa "Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan Lumpur Sidorajo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah." Ganti rugi tidaklah sama dengan jual beli. Pada umumnya, untuk masalah perubahan Akta Perusahaan ini sebenarnya hal yang jarang dilakukan.
Sehingga, timbullah kerugian korban yang teramat besar. 69. Ternyata kenyataannya kelalaian Tergugat I tidak hanya terlambat dalam mengambil kebijakan, tetapi juga mengeluarkan kebijakan yang tidak memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Padahal Tergugat II merupakan Ketua merangkap Anggota TIM PENGARAH TIMNAS. 79. Demikian pula dengan keberadaan Media Center yang dikelola TIMNAS (bersama Turut Tergugat) dengan Tergugat II sebagai Ketua Tim Pengarah TIMNAS. Media Center Lusi bukanlah media informasi yang informatif melainan media propaganda yang bertujuan memuji-muji TIMNAS dan membuat skenario agar Turut Tergugat terhindar dari tanggungjawabnya. Yang ada hanyalah informasi untuk meringankan Turut Tergugat. Waktu empat bulan ini tentunya akan menjadi sangat berharga bagi korban yang menanti kepastian hidupnya dengan penuh harap, namun Tergugat I sebagai tumpuan harapan mereka tidak serius menjalankan kewajiban hukumnya. Jadi semua penghasilan yang berkenaan dengan kegiatan usaha atau harta bentuk usaha tetap yang bersangkutan, baik yang diperoleh di Indonesia maupun yang diperoleh dari luar Indonesia merupakan penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan ini, misalnya penghasilan dari pemilikan saham-saham di luar negeri oleh bentuk usaha tetap di Indonesia merupakan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. CV kontraktor adalah bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pendirian pt murah di tangerang murah dan proses cepat konstruksi, yang didirikan oleh dua atau lebih orang, di mana satu atau lebih orang bertindak sebagai sekutu aktif (pengurus) dan lainnya sebagai sekutu pasif (investor).
Tergugat V memberikan solusi, saran atau masukan yang disampaikan melalui surat-surat . 80. Dengan uraian di atas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat II telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya. Tergugat V telah melakukan langkah-langkah antisipasi melalui SATKORLAK, melaporkan dan minta bantuan Pemerintah Pusat, membentuk tim terpadu, . 85. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Tergugat III untuk tidak mengakui kelalaiannya selama ini menjalankan tugas fungsinya. 72. Dengan demikian, dalil-dalil Tergugat I dalam jawabannya harus ditolak karena tidak relevan dan bahkan semakin menunjukkan ketidakseriusan Tergugat I dalam menghadapi persoalan korban semburan lumpur di Sidoarjo. 78. Bahwa Tergugat II juga tidak berpihak kepada masyarakat luas dan masyarakat korban. 74. Jawaban Tergugat II di atas mencerminkan bahwa Tergugat II tidak serius dalam melakukan kewajibannya terhadap korban semburan lumpur. IV. B. TERGUGAT V 87. Jawaban Tergugat V pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: . Ari Muladi juga menyatakan bahwa Surat Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. 3. Tindakan-Tindakan Tergugat II menunjukkan Ketidakseriusan Menangani Dampak Semburan Lumpur Bagi Para Korban dan Masyarakat 73. Tergugat II dalam Jawabannya pada halaman 9 sampai 10 pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena: i. 11. Deputi II dari Tergugat III mengirim surat kepada General Manager East Java PT Lapindo Brantas (Turut Tergugat) (1 Agustus 2006) 12. Deputi IV dari Tergugat III mengirim surat kepada General Manager PT Lapindo Brantas (Turut Tergugat) (1 Agustus 2006) 13. Kepala PUSARPEDAL mengirim memo kepada Asdep 2/II/MENLH (8 Agusutus 2006) 14. Deputi II dari Tergugat III mengirim surat kepada Deputi Operasi BP Migas (16 Agustus 2006) 15. Asdep 1/1 mengirimkan Memo kepada Deputi II dari Tergugat III (28 Agustus 2006) 16. Tergugat III melaporkan tentang kondisi terburuk dalam Rapat Kabinet Terbatas (30 Agustus 2006) 17. Melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden tentang penanganan dampak lingkungan semburan lumpur panas Sidoarjo (11 September 2006) 18. Kepala PUSARPEDAL mengirim memo kepada Asdep 2/II (3 Oktober 2006) 19. Deputi II pada Tergugat III mengirimkan surat kepada Ketua Pelaksana TIMNAS (4 Oktober 2006) 20. Bupati Sidoarjo (Tergugat VI) mengirimkan surat kepada Ketua TIMNAS (16 November 2006) 21. Deputi II pada Tergugat III mengirimkan Memo kepada Tergugat III.
85. Bahwa ternyata, persoalan penanganan berlarut-larut ini, berdasarkan jawaban Tergugat V, juga disebabkan masalah lempar melempar tanggung jawab antara Tergugat V dan Para Tergugat lainnya. 70. Bahwa Tergugat I telah memanipulasi konsep ganti rugi untuk para korban menjadi konsep hubungan perdata antara para korban dengan Turut Tergugat. Berulang kali para korban harus dikecewakan dengan tindakan-tindakan Tergugat II yang lebih memihak kepada Turut Tergugat daripada memihak kepada rakyat. 76. Jawaban Tergugat II juga membuktikan Tergugat II tidak serius menjalankan tugasnya karena bahkan Tergugat II tidak mengetahui kedudukan Tergugat II dalam TIMNAS. Secara akal sehat, ditunjang dengan kemajuan teknologi saat ini, dengan menghitung kecepatan semburan lumpur tentunya Tergugat II telah mengetahui seberapa berbahaya dampak semburan lumpur terhadap masyarakat dan seberapa lama harus diambil tindakan segera dan cepat. 75. Seharusnya, dengan mengirim petugas segera setelah semburan lumpur terjadi Tergugat II mampu dapat segera mengetahui sebab dan keadaan-keadaan yang akan muncul. 82. Dari uraian jawaban Tergugat III di atas dapat kita simpulkan bahwa tindakantindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III adalah dalam bentuk menugaskan staf, menerima laporan, melakukan pertemuan, melaporkan dalam rapat kabinet. 77. Bahwa sebagai pihak yang mempunyai kewenangan-kewenangan dalam bidang pertambangan migas sebagaimana diatur dalam UU 21 tahun 2002 tentang Minyak dan Gas, Tergugat II tentunya memiliki data dan hasil kajian yang cukup mengenai keadaan geologi dan keadaan lainnya di areal Sumur Banjar Panji I ini.